Korupsi merupakan salah satu masalah yang merajalela di Indonesia dan memiliki dampak yang serius terhadap kemiskinan di pedesaan.
Praktik korupsi, terutama di sektor pemerintahan, menyebabkan pengalihan dana dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Data dan statistik terkait korupsi di Indonesia mengungkapkan situasi yang mengkhawatirkan.
Menurut Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index), yang dikeluarkan oleh Transparency International, Indonesia mendapatkan skor 37 dari 100 pada tahun 2020, menunjukkan tingkat korupsi yang tinggi dalam skala global.
Korupsi di pedesaan berdampak pada kemiskinan masyarakat desa melalui beberapa mekanisme.
Pertama, dana yang seharusnya dialokasikan untuk membangun infrastruktur dan layanan penting di desa sering kali dialihkan atau tidak dipergunakan dengan efektif karena korupsi.
Hal ini mengakibatkan keterbatasan akses masyarakat desa terhadap fasilitas dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan pendidikan.
KPK menyebutkan dari tahun 2012 sampai dengan 2021 ada 601 kasus korupsi Dana Desa yang melibarkat 686 Kepala Desa di seluruh Indonesia.
Kedua, korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di pedesaan, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, dapat merugikan masyarakat desa yang hidup dari sektor-sektor ini.
Misalnya, korupsi dalam pengalihan izin tambang atau perkebunan dapat mengakibatkan lahan pertanian warga desa direbut demi kepentingan pribadi atau perusahaan.
Hal ini berdampak pada hilangnya mata pencaharian dan pendapatan bagi masyarakat desa.
salah satu kasus yang menarik perhatian nasional adalah kasus pembunuhan aktivis lingkungan Salim Kancil.
Salim dibunuh sesaat sebelum demo penolakan tambang pasir di Desa Selo Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.
Kepala Desa Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Hariyono, menugaskan sejumlah preman untuk membunuhnya.
Ketiga, korupsi juga dapat menghambat pengembangan usaha kecil dan menengah di pedesaan.
Praktik suap dan upaya memperoleh proyek secara tidak adil menghambat kemampuan usaha lokal untuk berkembang dan bersaing.
Dalam hal ini, masyarakat desa harus menerima konsekuensi dari kerugian ekonomi dan lapangan kerja yang hilang.
Penting untuk melihat perspektif yang beragam ketika membahas dampak korupsi terhadap kemiskinan di pedesaan.
Peran pemerintah dalam memberantas korupsi dan meningkatkan tata kelola yang baik sangat penting.
baca juga : LANGKAH-LANGKAH DAN METODE DALAM PEMETAAN STAKEHOLDER PRIMER DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Pemerintah harus memperkuat sistem kontrol dan pengawasan untuk memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran pembangunan desa.
Selain itu, partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pemantauan pembangunan desa juga berperan penting dalam menghindari tindak korupsi dan meningkatkan akuntabilitas.
Selain itu, melibatkan organisasi masyarakat sipil, media, dan lembaga anti-korupsi dalam memerangi korupsi di pedesaan memegang peranan penting.
Mereka dapat mengawal, memantau, dan melaporkan kasus-kasus korupsi yang terjadi agar dilakukan tindakan hukum yang tegas.
baca juga : PEMETAAN STAKEHOLDER : JENIS-JENIS PENGELOMPOKAN STAKEHOLDER
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya juga sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan korupsi di sektor pedesaan.
Dalam rangka menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, upaya memberantas korupsi di Indonesia harus terus diintensifkan.
Tindakan nyata, penegakan hukum yang tegas, dan penguatan integritas menjadi langkah krusial dalam memerangi praktik korupsi yang merugikan masyarakat desa.
Hanya dengan menciptakan lingkungan yang bebas korupsi, kemiskinan di pedesaan dapat diatasi dan masyarakat desa dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik.
Sumber:
