Category: Pemberdayaan Masyarakat

PENTINGNYA KOLABORASI ANTARA PEMERINTAH, PERUSAHAAN SWASTA, DAN ORGANISASI SOSIAL MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN INDONESIA

Indonesia, sebagai negara dengan potensi sumber daya yang besar dan keragaman yang kaya, memiliki tugas besar dalam membangun dan memajukan negara ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kolaborasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi sosial masyarakat sangatlah penting.

Kolaborasi ini memainkan peran kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai pembangunan berkelanjutan.

Salah satu alasan pentingnya kolaborasi ini adalah bahwa pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya yang diperlukan untuk merancang kebijakan dan melaksanakan program-program pembangunan.

Namun, pemerintah juga memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan akses ke lokasi-lokasi terpencil di seluruh Indonesia.

Inilah mengapa peran perusahaan swasta dan organisasi sosial masyarakat sangat penting.

Perusahaan swasta seringkali memiliki keahlian dan modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur, energi, dan industri.

Sementara itu, organisasi sosial masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang mendalam dan koneksi dengan masyarakat sehingga mereka bisa berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat.

Satu contoh nyata dari pentingnya kolaborasi ini adalah program Corporate Social Responsibility (CSR) yang banyak dijalankan oleh perusahaan swasta di Indonesia.

CSR adalah upaya perusahaan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka.

Melalui program CSR, perusahaan swasta bisa berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur di daerah-daerah terpencil.

Hal ini membantu pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan yang jauh lebih luas.

Sebagai contoh, dalam bidang pendidikan, Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada sekitar 2,5 juta anak usia sekolah di Indonesia yang tidak bersekolah pada tahun 2020.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi sosial masyarakat, program bantuan pendidikan dapat digalakkan dan mencakup lebih banyak wilayah terpencil.

Perusahaan swasta dapat memberikan dana dan sumber daya, sementara organisasi sosial masyarakat dapat berperan sebagai fasilitator untuk mengorganisir dan mengkoordinasikan program-program ini. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang baik.

Namun, penting untuk mencatat bahwa kolaborasi ini juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang ada.

Meskipun tujuannya adalah kebaikan bersama, upaya kolaborasi ini juga harus memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi sosial masyarakat harus saling menghormati dan mendengarkan pandangan serta kepentingan masing-masing pihak.

Dalam melakukan kolaborasi ini, kerjasama antara semua pihak harus didasarkan pada kesepakatan yang adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, perusahaan swasta, dan organisasi sosial masyarakat, Indonesia dapat membangun negara yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat tercapai, masyarakat akan lebih sejahtera, dan anak-anak Indonesia akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Penting bagi semua pihak untuk menyadari bahwa mereka memiliki peran yang penting dalam memajukan Indonesia dan oleh karena itu, kolaborasi ini harus terus diperkuat dan ditingkatkan.

KIPRAH PEREMPUAN PEMBERDAYA INDONESIA : NURHAYATI SUBAKAT

Nurhayati Subakat adalah seorang wirausahawan sukses, telah berperan penting dalam membangun Indonesia melalui perusahaannya, PT Paragon Technology and Innovation.

Melalui visi dan dedikasinya, Nurhayati Subakat telah membuat dampak positif dalam pembangunan teknologi dan masyarakat di Indonesia.

Saat masih mengenyam pendidikan, Nurhayati Subakat sudah dikenal sebagai murid yang berprestasi. Berhasil lulus sebagai Juara Umum di SMA Negeri 1 Padang, beliau melanjutkan pendidikannya di bidang Farmasi di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Setelah berhasil mengantongi predikat Wisudawan Terbaik S1 Farmasi ITB pada tahun 1975 dan lulusan terbaik profesi Apoteker ITB di tahun berikutnya, Nurhayati Subakat kembali ke kampung halamannya untuk mulai meniti karir.

Beliau memulai karirnya sebagai apoteker di salah satu rumah sakit di Padang, Sumatera Barat.

Beberapa tahun bekerja di rumah sakit, beliau memutuskan untuk kembali merantau dan menjadi staf Quality Control di salah satu perusahaan kosmetik di Jakarta.

Meskipun karir yang dibangun di perusahaan tersebut terus menanjak, Nurhayati Subakat akhirnya memutuskan untuk keluar dan memulai bisnisnya sendiri.

Sebelum mendirikan Wardah, Nurhayati Subakat sempat menjajakan produk shampo dengan merek Puteri.

Produk ini mulai diperkenalkan ke salon-salon di Jakarta, hingga akhirnya mulai diperluaskan ke masyarakat. Saat itu, Nurhayati Subakat sempat mendirikan PT Pusaka Tradisi Ibu untuk memproduksi sampo buatannya.

Produk shampo Puteri pada saat itu bisa dikatakan sebagai produk yang sukses di pasar.

Namun, usaha milik Nurhayati Subakat sempat terpuruk karena adanya kebakaran yang terjadi di pabriknya.

Kejadian ini pada akhirnya mendorong beliau untuk memulai kembali dari titik 0.

Saat akan memulai kembali, Nurhayati Subakat melakukan inovasi pada produk yang akan diciptakan.

Perempuan asal Sumatera Barat itu mulai menargetkan konsumen muslimah yang ingin tampil elegan dengan kosmetik tanpa perlu mengkhawatirkan kehalalan produk yang digunakan.

Dari ide tersebut, akhirnya Nurhayati Subakat meluncurkan produk Wardah pada tahun 1995.

Dengan mengedepankan kandungan, keamanan, hingga status halal, kosmetik Wardah mulai meluas di pasar nasional. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penjualan Wardah yang melonjak secara drastis pada tahun 1999 hingga 2003.

Tidak hanya di Indonesia saja, Wardah juga mulai merambah ke pasar internasional. Salah satu negara yang berhasil ditembus oleh Wardah adalah Malaysia, di mana produk yang dihasilkan dari inovasi Nurhayati Subakat ini berhasil melakukan ekspor produk senilai Rp 22 Miliar ke negeri tetangga.

Berkat kesuksesannya, Nurhayati Subaka masuk dalam daftar 25 pengusaha versi majalah Forbes yang memberikan pengaruh besar pada bisnis Asia.

Hingga saat ini, perusahaan Nurhayati telah mempekerjakan lebih dari 10.000 karyawan.

Nurhayati Subakat juga terpilih sebagai salah satu Chief Executive Officer terbaik di Indonesia.

Ini dicapai dengan perjuangan dan kerja keras yang telah dilakukan sejak pekerjaan perintisan dimulai.

bangga Indonesia Indonesia pemberdayaan masyarakat perempuan potensi lokal

KIPRAH PEREMPUAN PEMBERDAYA INDONESIA : TRI MUMPUNI

Nama Tri Mumpuni seakan tak asing lagi dengan upayanya menggerakkan energi bersih atau energi hijau sebagai sumber listrik.

Atas fokusnya tersebut, dia bahkan kembali menyabet penghargaan.

Wanita dengan julukan si ‘Wanita Listrik’ didapuk menjadi Perempuan Pegiat Energi Hijau dalam ajang Anugerah Perempuan Hebat Indonesia 2023 yang digelar Liputan6.com.

“Saya merasa bahagia sekali bahwa bisa menjadi bagian dari Liputan6, khusus untuk perempuan yang selalu memperjuangkan energi hijau atau energi bersih,” ujar Tri Mumpuni dalam sambutannya dalam rangkaian acara Festival 6 di Jakarta.

Menurutnya, upaya menggenjot energi bersih bukan hanya sebatas pada langkah yang dilakukannya. Namun, kata Puni, sapaan akrabnya, tindakan serupa juga bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan Indonesia lainnya.

“Semua ini sebetulnya bukan hanya saya yang bisa melakukan, tapi juga semua perempuan Indonesia,” kata dia.

“Terima kasih kepada Liputan6 yang telah membuat perempuan indonesia bisa tampil dan menginspirasi perempuan-perempuan. Khususnya buat mereka yang sedang berjuang untuk selalu bisa membuat energi bersih, energi hijau yang akan mengisi kegiatan di rumah kita,” bebernya.

Puni menjelaskan, dengan implementasi penyediaan listrik berbasis energi hijau bisa membawa manfaat yang sangat positif. Utamanya menyoal keberlanjutan dan aspek lingkungan yang juga terjaga. Artinya, kebutuhan energi bisa terpenuhi sekaligus lingkungan yang tetap lestari.

“Jadi sumber alam yang ktia miliki ini dengan listrik dari energi terbarukan insyaaAllah akan membuat Indonesia kuat, indonesia yang baik. Dengan lingkungan yang bersih dengan anak-anak ktia semua cucu-cucu ktia semua hidup dengan lingkungan yang lebih baik dan lebih sehat serta bersih,” pungkasnya.

Selama periode tersebut, Puni mendirikan Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) bersama suaminya, Iskandar Budisaroso Kuntoadji. Bersama sang suami pula ide awal pembangunan PLTMH tercipta, karena seringnya berkeliling ke desa-desa dan melihat sumber air yang melimpah namum belum ada distribusi listrik.

Puni pertama kali membangun PLTMH pada tahun 1997 di Dusun Palanggaran dan Cicemet, di Gunung Halimun, Sukabumi, Jawa Barat. Untuk mencapai tempat itu dia harus berjalan kaki sembilan jam atau naik motor yang rodanya harus diberi rantai sebab jalan setapaknya licin.

Ia sama sekali tidak mendapat bantuan dari manapun, bahkan awalnya masyarakat masih susah dimintai iuran. Namun setelah enam bulan berlalu, Desa tersebut sudah memiliki kas sebesar Rp 23 juta. Uang dari iuran listrik pun dipakai membangun jalan berbatu yang bisa dilalui kendaraan beroda empat serta membuka peluang membantu 10 dusun lainnya.

Bagi Puni, menjadikan dusun terpencil menjadi terang benderang karena aliran listrik bukan tujuan utama, tetapi bagaimana membangun potensi desa supaya mereka berdaya secara ekonomi dan lainnya. Dengan begitu, mereka bisa mengenali dan membangun peradabannya.

Hingga kini, tidak kurang dari 80 desa dan tempat terpencil yang diterangi PLTMH hasil karya Puni. Kehandalan buah tangannya juga diakui dunia setelah negara lain mengapresiasi PLTMH. Filipina menjadi negara yang memasuki tahap implementasi pengembangan PLTMH, sedangkan Rwanda dan Kenya masih dalam tahap pelatihan.

Atas kontribusinya tersebut, Puni diberikan penghargaan Ashden Awards pada 2012, sebuah lembaga swadaya masyarakat Inggris yang bergerak di bidang pemberdayaan energi ramah lingkungan. Selain itu, Tri juga mendapat penghargaan Ramon Magsaysay bersama Hasanain Junaini pada 2011.

Nama Tri Mumpuni juga tercantum dalam daftar ilmuwan muslim paling berpengaruh di dunia dalam laporan The World’s 500 Most Influential Muslims 2021. Namanya bersanding dengan 21 ilmuwan muslim dari penjuru dunia yang dirilis The Royal Islamic Strategic Studies Centre.

Sementara pada pertemuan wirausaha negara-negara muslim bertajuk Presidential Summit on Entrepreneurship pada 27 April 2010, nama Tri bahkan disebut secara khusus oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama sebagai wirausahawati sosial dari Indonesia yang sukses mengembangkan pembangkit listrik di daerah terpencil.

Sepak terjangnya juga membuat banyak pihak menawari Puni masuk partai politik. Namun, dia dengan tegas menolak tawaran itu karena menurutnya di Indonesia belum pernah ada anggota dewan yang dipuji oleh rakyat.

Puni memilih untuk mengabdi pada bangsa dengan menjadi Anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang kini diembannya.

sumber : liputan6.com

PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Peran peremuan adalah salah satu kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam beberapa dekade terakhir, peran dan kontribusi perempuan telah semakin diakui dan dihargai dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam perekonomian.

Perempuan memiliki potensi yang besar untuk menggerakkan perubahan positif melalui peran dan tanggung jawabnya dalam pembangunan yang berkelanjutan

Data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa perempuan menyumbang sekitar setengah dari populasi dunia.

Namun, mereka masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi.

Indeks Kesetaraan Gender Global 2020 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kesenjangan genders masih ada, baik dalam akses ke pendidikan, lapangan kerja, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Oleh karena itu, upaya serius masih diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, peran perempuan sangat penting dalam menghasilkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Laporan Bank Dunia menunjukkan bahwa jika tingkat pekerjaan perempuan sama dengan tingkat pekerjaan pria, Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dapat meningkat hingga 26%.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi penuh dan aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Namun, pemberdayaan ekonomi perempuan bukan hanya tentang kesempatan kerja dan mobilitas ekonomi semata.

Pemberdayaan perempuan juga melibatkan aspek pendidikan, kesehatan, akses ke layanan publik, dan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan harus memperhatikan perspektif yang beragam, termasuk pengalaman dan kebutuhan perempuan dari latar belakang etnis, agama, dan kelas sosial yang berbeda.

Dalam upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan berkelanjutan, beberapa langkah penting dapat dilakukan.

Pertama, akses dan keterampilan dalam pendidikan perlu ditingkatkan agar perempuan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja yang terus berkembang.

Kedua, program pelatihan dan pemberdayaan harus dirancang dan diimplementasikan secara inklusif, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi perempuan dari berbagai kelompok sosial dan budaya.

Selain itu, penting untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam mengakses sumber daya alam dan ekonomi.

Tindakan ini akan memungkinkan perempuan untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka sendiri, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka.

Kebijakan dan inisiatif yang mendukung kewirausahaan perempuan perlu didukung dan diperluas.

Transparansi dan pengambilan keputusan yang inklusif juga harus dipromosikan di tingkat perusahaan dan lembaga publik.

Peran perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi, khususnya dalam lingkungan bisnis, sangat penting untuk menciptakan tempat kerja yang adil dan menghasilkan keputusan yang lebih baik.

Untuk mencapai kesetaraan dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangatlah penting.

Tanggung jawab kita bersama adalah memastikan bahwa tidak ada perempuan yang tertinggal dalam proses pembangunan, dan setiap perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensinya penuh.

Hanya melalui kebijakan, program, dan tindakan konkret yang terintegrasi, kita dapat menggapai kesetaraan genders dan pembangunan berkelanjutan yang sejati.

PERUBAHAN SOSIAL PEDESAAN ANTARA PELUANG DAN ANCAMAN

Perubahan sosial di pedesaan merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dihindari.

Di satu sisi, perubahan ini membawa peluang untuk perkembangan dan kemajuan.

Namun di sisi lain, perubahan sosial juga dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan.

Salah satu aspek penting dari perubahan sosial di pedesaan adalah migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi di Indonesia terus meningkat.

Pada tahun 2020, tingkat urbanisasi mencapai 56,2% dengan lebih dari 150 juta jiwa penduduk tinggal di perkotaan.

Migrasi ini dipicu oleh faktor ekonomi, seperti mencari pekerjaan yang lebih baik dan peluang pendidikan yang lebih baik di perkotaan.

Migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan dapat memberikan peluang bagi individu dan komunitas untuk meningkatkan taraf hidup dan mengakses fasilitas dan layanan yang lebih baik.

Namun, perubahan ini juga berdampak terhadap pedesaan itu sendiri. Banyak desa kehilangan generasi muda yang berpotensi sebagai agen pembangunan desa tersebut, menyebabkan penurunan jumlah penduduk dan menjadi ancaman bagi pertumbuhan dan perkembangan desa.

Perubahan sosial di pedesaan juga dapat berdampak pada keberlanjutan sosial dan budaya. Seiring dengan modernisasi dan globalisasi, budaya dan tradisi lokal di pedesaan dapat terancam punah.

Kesenian dan praktik tradisional juga dapat tergeser oleh budaya populer. Ini menunjukkan adanya dilema antara modernisasi dan pelestarian budaya lokal di pedesaan.

Perspektif lain yang perlu diperhatikan dalam perubahan sosial di pedesaan adalah dampaknya terhadap lingkungan.

Banyak perubahan sosial yang membawa perubahan dalam pola penggunaan lahan, seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan perumahan atau pemukiman.

Pada kasus lain, untuk mengganti lahan pertanian yang hilang maka hutan dibuka untuk dijadikan lahan pertanian.

Perubahan ini dapat berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan mengancam kelestarian ekosistem pedesaan.

Untuk menghadapi perubahan sosial di pedesaan, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan holistik.

Penduduk pedesaan perlu memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelatihan serta perluasan peluang di berbagai bidang di pedesaan itu sendiri.

Pemerintah juga perlu mengambil peran dalam memberikan infrastruktur yang memadai dan mempromosikan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam.

Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan menjaga keterlibatan mereka dalam menjaga dan melestarikan budaya dan lingkungan di pedesaan.

Dukungan dari berbagai pemangku kepentingan dan pemeliharaan identitas budaya lokal merupakan kunci dalam menjaga keseimbangan antara perubahan sosial dan keberlanjutan.

Perubahan sosial di pedesaan adalah fenomena yang kompleks dengan peluang dan ancaman yang harus diperhatikan secara serius.

Dalam menghadapinya, upaya kolaboratif dan sinergis antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

ibeka Indonesia maritim pedesaan pemberdayaan masyarakat

MENDORONG PARTISIPASI SOSIAL: Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menjadi tantangan global yang harus dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang besar, juga berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan ini, partisipasi aktif dan berarti dari masyarakat sangatlah penting.

Partisipasi sosial adalah kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui partisipasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan adalah landasan utama dari pembangunan berkelanjutan.

Mengapa Partisipasi Sosial Penting dalam Pembangunan Berkelanjutan?
Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan memiliki berbagai manfaat, antara lain:

Peningkatan Peran dan Partisipatif: Partisipasi masyarakat dapat memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua warga negara untuk terlibat dalam pembangunan. Masyarakat bukan lagi menjadi objek pembangunan namun menjadid subjek pembangunan. Masyarakat berperan aktif untuk membangun desa dan kelompoknya sendiri. Dengan melibatkan semua golongan masyarakat, tidak ada yang tertinggal dalam ikut serta dalam program-program pembangunan. Selanjutnya masyarakat akan mandiri dengan sumber daya lokal dan tidak bergantung pada pihak lain.
Peningkatan Transparansi: Partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan dapat menciptakan pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan sumber daya dan alokasi dana yang ada. Masyarakat dapat berperan sebagai “pengawas” dan memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai rencana dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Penguatan Kapasitas: Melalui partisipasi, masyarakat dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam berbagai aspek pembangunan. Sebagai contoh, masyarakat dapat dilibatkan peningkatan kapasitas tentang pengelolaan lingkungan, pertanian berkelanjutan, atau pengelolaan sumber daya alam.
Pemenuhan Kebutuhan Lokal: Masyarakat memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung tentang masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Melalui partisipasi, mereka dapat memberikan masukan berharga kepada pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Berbagai Perspektif tentang Partisipasi Sosial
Partisipasi sosial bukan hanya tentang melibatkan masyarakat secara fisik dalam proses pembangunan, tetapi juga melibatkan perspektif-perspektif yang beragam. Adapun beberapa perspektif yang dapat diangkat dalam partisipasi sosial antara lain:

Perspektif Ekonomi: Masyarakat yang berpartisipasi dalam program pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan perekonomian lokal. Partisipasi mereka dalam sektor ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru, membangun kewirausahaan, dan menghasilkan pendapatan yang lebih baik bagi masyarakat.
Perspektif Sosial: Melalui partisipasi sosial, masyarakat dapat memperkuat ikatan sosial di antara mereka. Hal ini dapat menciptakan komunitas yang lebih kuat, saling mendukung, dan siap membantu satu sama lain dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan.
Perspektif Lingkungan: Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Partisipasi mereka dalam program-program seperti penghijauan, penanaman hutan, dan pengelolaan air dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Tantangan dan Peluang dalam Mendorong Partisipasi Sosial
Meskipun partisipasi sosial masyarakat memiliki manfaat yang signifikan, tantangan yang harus dihadapi dalam mendorong partisipasi ini adalah:

Keterbatasan Akses: Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang adil pada informasi dan kesempatan untuk berpartisipasi.
Kurangnya Kesadaran: Beberapa masyarakat mungkin tidak menyadari pentingnya partisipasi dalam pembangunan berkelanjutan atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi dan kampanye kesadaran yang lebih luas untuk mendorong partisipasi sosial.
Tingkat Keterlibatan yang Rendah: Terkadang, masyarakat tidak merasa memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembangunan dan merasa bahwa pendapat mereka tidak akan didengar. Oleh karena itu, semua pihak perlu menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi masyarakat agar mereka merasa nyaman dan termotivasi untuk berpartisipasi.

Mendorong Partisipasi Sosial untuk Pembangunan Berkelanjutan
Untuk mendorong partisipasi sosial yang efektif dalam pembangunan berkelanjutan, berbagai langkah dapat diambil, seperti:

Membangun Peraturan dan Kebijakan yang Mendukung: Pemerintah perlu menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendorong partisipasi sosial. Hal ini akan mencakup perlindungan hukum dan dukungan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam program-program pembangunan.
Memperkuat Kapasitas Masyarakat: Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan edukasi akan membantu mereka berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan dengan lebih baik. Program pelatihan dan pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan setempat.
Menjalin Kemitraan dan Kerjasama: Mendorong partisipasi sosial juga melibatkan pembentukan kemitraan dan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Semua pihak dapat saling mendukung dan menciptakan sinergi untuk meningkatkan partisipasi dan implementasi program pembangunan berkelanjutan.

Partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan adalah penting dan harus didorong secara aktif. Melalui partisipasi, masyarakat dapat merasakan manfaat program pembangunan secara langsung, serta berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

MASYARAKAT ADAT SERTA PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA

Masyarakat adat merupakan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki budaya, tradisi, dan adat istiadat unik yang telah ada sejak lama sebelum kedatangan pengaruh budaya modern di Indonesia.

Meskipun mereka merupakan minoritas dalam populasi Indonesia, masyarakat adat memiliki peranan yang penting dalam pembangunan negara ini.

Pentingnya Pelestarian Budaya Masyarakat Adat

Pelestarian budaya masyarakat adat adalah kunci untuk memperkaya dan merawat identitas Indonesia.

Budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat adat mencerminkan nilai-nilai dan kearifan lokal yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Pelestarian budaya ini tidak hanya melibatkan upaya untuk menjaga tradisi, bahasa, dan kepercayaan, tetapi juga melibatkan pelestarian penggunaan lahan tradisional dan pengetahuan lokal yang berkelanjutan.

Melalui pelestarian ini, masyarakat adat turut berkontribusi dalam membangun identitas bangsa yang kuat dan beragam.

Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat merupakan elemen penting dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu langkah penting dalam pengakuan ini adalah pengakuan terhadap hak-hak atas tanah dan sumber daya alam yang telah lama mereka kelola secara tradisional.

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengakui hak-hak masyarakat adat, langkah-langkah implementasi dan perlindungan hak-hak ini masih tertinggal.

Peningkatan dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat diakui sebagai langkah yang penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan menghormati hak asasi manusia.

Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan Berkelanjutan

Peran masyarakat adat dalam pembangunan Indonesia tidak hanya terbatas pada tanggung jawab mereka sebagai penjaga tradisi dan adat istiadat.

Masyarakat adat juga memiliki pengetahuan lokal yang berharga dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pengetahuan dan praktik tradisional mereka dalam pertanian, pengelolaan hutan, dan pelestarian alam telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keanekaragaman hayati.

Melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya alam dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Perspektif Beragam tentang Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan

Aspek Ekonomi:

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kehadiran masyarakat adat dapat memberikan nilai tambah pada sektor pariwisata yang berbasis budaya, berkat budaya dan tradisi yang ditawarkannya.

Menurut data dari Kementerian Pariwisata, pada tahun 2019, sektor pariwisata di Indonesia menyumbang lebih dari 8% Produk Domestik Bruto dan menciptakan 13,5 juta lapangan kerja langsung dan tidak langsung. (Sumber: Kemenpar)

Keanekaragaman Budaya:

Masyarakat adat adalah kelompok yang mempertahankan keberagaman budaya Indonesia.

Keberagaman ini memberikan kontribusi pada penguatan identitas bangsa dan pembangunan sosial yang inklusif.

Dalam konteksnya, pelestarian budaya masyarakat adat perlu dipromosikan dan diakui sebagai kekayaan nasional yang tak ternilai harganya.

Pendidikan dan Pengetahuan:

Masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang berharga, dan melibatkan mereka dalam pendidikan dan penelitian dapat membantu mengamankan pengetahuan dan keterampilan tradisional mereka, dan juga membantu dalam membangun basis pengetahuan yang lebih komprehensif untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat adalah penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Upaya perlindungan, pengakuan hak, dan partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan penting untuk membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Indonesia llingkungan masyarakat adat

TEKNOLOGI MODERN DAN KEARIFAN LOKAL : DUA KEKUATAN UNTUK PEMBANGUNAN PEDESAAN DI INDONESIA

Pembangunan pedesaan di Indonesia menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam upaya mencapai kemajuan dan ketahanan ekonomi secara menyeluruh.

Dalam hal ini, teknologi modern dan kearifan lokal memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Melalui pemanfaatan teknologi modern dan kearifan lokal secara bersinergi, masyarakat pedesaan dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Teknologi modern, seperti telekomunikasi, energi terbarukan, dan pengolahan hasil pertanian, dapat mengubah kehidupan masyarakat pedesaan dengan signifikan.

Misalnya, akses internet di pedesaan memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan informasi dan pasar global, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Dengan adanya teknologi energi terbarukan, masyarakat pedesaan dapat mengakses listrik yang terjangkau dan ramah lingkungan, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup mereka.

Energi terbarukan juga menjadikan masyarakat pedesaan lebih mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah sehingga mampu meringankan beban pemerintah dalam penyediaan akses listrik pedesaan.

Teknologi pengolahan hasil pertanian seperti pengolahan pisang menjadi tepung pisang, bolu pisang maupun kukis pisang menjadikan masyarakat pedesaan dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan meningkatkan pendapatan mereka.

proses pemberdayaan masyarakat oleh IBEKA

Namun, penting juga untuk mengakui peran kearifan lokal dalam pembangunan pedesaan.

Kearifan lokal mencakup pengetahuan dan keahlian tradisional yang telah ada secara turun temurun dalam masyarakat pedesaan.

Masyarakat pedesaan memiliki kearifan dan pengetahuan unik tentang pengelolaan sumber daya alam, pertanian berkelanjutan, dan pelestarian budaya lokal.

Memadukan teknologi modern dengan kearifan lokal dapat menciptakan langkah pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan melestarikan nilai-nilai lokal yang berharga.

Salah satu contoh penerapan teknologi modern dan kearifan lokal dalam pembangunan pedesaan adalah penggunaan sistem pengolahan air bersih berbasis teknologi modern yang mengintegrasikan sistem tradisional tandon air.

Salah satu program IBEKA di wilayah waduk Kedung Ombo, Wonogiri merupakan salah satu program yang memadukan teknologi modern dan kearifan lokal.

Penggunaan instalasi pembangkit listrik tenaga matahari menyalurkan air ke penyaring air dan ditampung di tandon yang sudah disiapkan.

Melalui penerapan teknologi modern seperti filter air dan pompa, masyarakat pedesaan dapat mengakses air bersih yang aman untuk kebutuhan sehari-hari.

Namun, mereka juga tetap mempertahankan kearifan lokal dengan memanfaatkan tandon air tradisional yang dapat menampung air hujan dan air sungai untuk digunakan pada saat kekeringan.

Dalam hal pendidikan, teknologi modern juga memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat pedesaan.

Dengan adanya kelas online dan materi pembelajaran digital, masyarakat pedesaan dapat mengakses peluang pendidikan yang lebih luas.

Namun, penting juga untuk mempertimbangkan kearifan lokal dalam konteks pendidikan.

Memasukkan nilai-nilai lokal dan budaya dalam kurikulum pendidikan dapat memperkuat identitas serta memperkuat apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia.

Pengembangan kerjasama antara pemerintah, lembaga riset, serta masyarakat pedesaan juga menjadi kunci kesuksesan dalam mengoptimalkan peran teknologi modern dan kearifan lokal.

Melalui dialog dan partisipasi masyarakat pedesaan, dapat tercipta suatu strategi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata, serta menjaga keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Dalam rangka membangun pedesaan secara berkelanjutan, penerapan teknologi modern dan kearifan lokal harus menjadi strategi yang saling melengkapi.

Mengintegrasikan teknologi modern dengan kearifan lokal dapat menciptakan solusi inovatif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan, serta meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan mereka.

Sumber-sumber:

Portal Nasional Inovasi Desa: https://www.inovasidesa.id/
Kementerian Komunikasi dan Informatika: https://kominfo.go.id/
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: https://www.pu.go.id/
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air: https://sda.pu.go.id/
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: https://www.kemdikbud.go.id/

LANGKAH-LANGKAH DAN METODE DALAM PEMETAAN STAKEHOLDER PRIMER DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya penting dalam membangun kemandirian dan keberlanjutan masyarakat lokal.

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang efektif, penting untuk mengidentifikasi dan memetakan stakeholder primer yang terlibat dalam proses tersebut.

Memetakan stakeholder primer membantu dalam memahami peran dan kepentingan mereka, serta memfasilitasi hubungan yang kuat antara masyarakat desa dan pihak terkait.

Pada artikel ini kita akan membahas langkah-langkah dan metode yang dapat digunakan dalam memetakan stakeholder primer dalam pemberdayaan masyarakat desa:

Identifikasi Pemangku Kepentingan Utama:
Langkah pertama dalam memetakan stakeholder primer adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa. Stakeholder primer biasanya mencakup pemerintah desa, lembaga sosial, kelompok masyarakat lokal, pemilik usaha, dan organisasi non-pemerintah.

Klasifikasikan Stakeholder Berdasarkan Kepentingan:
Setelah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan mereka berdasarkan kepentingan yang dimiliki terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa. Misalnya, pemerintah desa memiliki kepentingan dalam pengaturan kegiatan pembangunan di desa, sedangkan kelompok masyarakat lokal mungkin memiliki kepentingan dalam menjaga aset dan warisan budaya desa mereka.

Analisis Keterkaitan dan Dampak:
Selanjutnya, lakukan analisis mendalam tentang keterkaitan dan dampak yang dimiliki oleh setiap stakeholder terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini melibatkan penilaian tentang bagaimana kegiatan atau keputusan yang diambil oleh masing-masing stakeholder dapat membantu atau menghambat pemberdayaan.

Tinjau Kebijakan dan Peraturan yang Berlaku:
Dalam memetakan stakeholder primer, penting untuk meninjau kebijakan dan peraturan yang berlaku yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini membantu untuk memahami kerangka kerja hukum dan pembangunan yang ada, serta memungkinkan identifikasi upaya yang dapat dilakukan untuk merangkul pemangku kepentingan utama.

Identifikasi Tanggung Jawab dan Peran:
Terakhir, langkah penting dalam pemetaan stakeholder primer adalah mengidentifikasi tanggung jawab dan peran masing-masing stakeholder dalam proses pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini membantu dalam mengembangkan strategi dan langkah-langkah konkret untuk melibatkan mereka secara efektif.

Contoh Hasil Pemetaan Stakeholder Primer:

Berikut adalah contoh hasil sederhana pemetaan stakeholder primer dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa XYZ:

Suci Utari sedang berfoto bersama masyarakat setelah melakukan inventarisasi kelistrikan di desa undurara kecamatan naikere, teluk wondama

Perempuan Desa XYZ dengan rentang usia 30-55 tahun

Kepentingan: Mendapatkan akses peningkatan kesejahteraan melalui akses sumber daya lokal dan peningkatan kapasitas skill.

Dampak: Peningkatan kesejahteraan dan inklusivitas ekonomi

Anak-anak Desa XYZ usia 6-18 tahun

Kepentingan : Mendapatkan akses pendidikan yang layak untuk meningkatkan potensi SDM dalam pemanfaatan sumber daya lokal

Dampak : Peningkatan wawasan dan juga kemampuan teknis dalam pemanfaatan sumber daya lokal

Pemetaan stakeholder primer ini memberikan gambaran tentang siapa yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa, serta bagaimana peran dan kepentingan mereka saling berhubungan.

ekonomi kerakyatan ekonomi rakyat kelautan pemberdayaan masyarakat pertanian

PEMETAAN STAKEHOLDER : JENIS-JENIS PENGELOMPOKAN STAKEHOLDER

Dalam program pemberdayaan masyarakat pedesaan, pemetaan stakeholder menjadi hal penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan kegiatan yang dilakukan.

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap program tersebut.

Dalam konteks pemetaan stakeholder, terdapat tiga jenis stakeholder yang penting untuk diperhatikan yaitu stakeholder primer, stakeholder kunci, dan stakeholder sekunder atau pendukung.

Stakeholder Primer: Masyarakat Pedesaan dan Penerima Manfaat Utama

Stakeholder primer merupakan stakeholder yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut.

Stakeholder primer dalam program pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah masyarakat pedesaan itu sendiri.

Mereka merupakan kelompok yang menjadi sasaran langsung dari program pemberdayaan.

Dalam pemetaan stakeholder, penting untuk melakukan pendekatan yang inklusif dan mendengarkan beragam perspektif dari masyarakat.

Melalui partisipasi aktif masyarakat, program pemberdayaan dapat merespon kebutuhan dan harapan mereka dengan lebih baik.

Keterlibatan masyarakat pedesaan dalam program pemberdayaan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan pemanfaatan program secara optimal.

Eva Zakiyyah Bersama mama-mama di Kampung Coisi

Dalam pemetaan stakeholder, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pedesaan guna menentukan langkah-langkah pemberdayaan yang tepat.

Dalam prakteknya, IBEKA selalu menerapkan pemetaan 3S (sosial, spasial dan sektoral) untuk mengetahui secara komprehensif kondisi masyarakat pedesaan.

Pemetaan 3S harus dilakukan dengan metode live in atau tinggal Bersama masyarakat.

Durasi yang diperlukan minimal 1 tahun untuk dapat mengetahui secara detail kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Stakeholder Kunci: Pemerintah, LSM, dan Organisasi Masyarakat

Stakeholder kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam hal pengambilan keputusan.

Stakeholder kunci dalam program pemberdayaan masyarakat pedesaan meliputi pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan organisasi masyarakat lainnya.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk program pemberdayaan.

LSM dan organisasi masyarakat juga berperan dalam memfasilitasi kegiatan pemberdayaan serta memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Keterlibatan pemerintah, LSM, dan organisasi masyarakat dalam program pemberdayaan dapat memperkuat keberlanjutan, pengawasan, dan evaluasi program tersebut.

IBEKA selalu melakukan inisiasi untuk adanya kolaborasi dengan pihak pemerintahan desa, kota/kabupaten, provinsi hingga pusat.

Faizal Rohmiani bersamA mama-mama kampung Wunlah

Organisasi masyarakat seperti Koperasi Desa, BUMD, KWT juga GAPOKTAN merupakan entitas yang selalu menjadi mitra IBEKA dalam program pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam pemetaan stakeholder, perlu dilakukan analisis peran, kepentingan, serta kapasitas dari pihak-pihak tersebut.

Stakeholder Sekunder atau Pendukung: Mitra Lokal dan Pihak Swasta

Stakeholders pendukung merupakan stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan.

Selain stakeholder primer dan kunci, terdapat juga stakeholder sekunder atau pendukung dalam program pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Stakeholder ini meliputi mitra lokal dan pihak swasta yang memiliki peran dalam menyediakan sumber daya, dukungan finansial, atau keahlian tertentu bagi program pemberdayaan.

Pemetaan stakeholder pendukung penting dilakukan untuk membangun kerja sama yang berkelanjutan antara program pemberdayaan dan pihak-pihak ini.

Sahabat desa, perusahaan lokal, atau organisasi filantropi merupakan contoh stakeholder pendukung yang dapat berperan dalam program pemberdayaan.

Kolaborasi dengan stakeholder ini dapat menghasilkan sinergi yang positif, memperluas jangkauan, dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat pedesaan.

Dalam pemetaan stakeholder, perlu diperhatikan bahwa setiap jenis stakeholder di atas tidak terpisah satu sama lain.

Terdapat interaksi dan saling keterkaitan antara stakeholder primer, kunci, dan sekunder. Kerjasama yang baik antara ketiga jenis stakeholder ini akan memperkuat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Pemetaan stakeholder dalam program pemberdayaan masyarakat pedesaan menjadi pondasi penting untuk kesuksesan program tersebut.

Melibatkan masyarakat pedesaan, pemerintah, LSM, organisasi masyarakat, mitra lokal, pihak swasta, serta stakeholder lainnya dapat menciptakan efek positif yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

ekonomi kerakyatan pemberdayaan masyarakat